PSSI menyiapkan audit terhadap pengelolaan dana non-APBN Federasi Futsal Indonesia (FFI), menyusul persoalan subsidi klub dan insentif AFP. Langkah ini diarahkan untuk menelusuri sumber pendapatan, pergerakan kas, penggunaan anggaran, serta kewajiban organisasi terhadap para anggotanya. Rencana pemeriksaan muncul ketika sejumlah klub disebut belum menerima subsidi, sementara AFP juga belum memperoleh insentif yang semestinya tersedia. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menegaskan audit menyasar dana di luar anggaran pemerintah, bukan alokasi APBN untuk timnas.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan dukungan sebesar Rp20 miliar kepada FFI melalui PSSI untuk memenuhi kebutuhan tim nasional futsal Indonesia. Dalam proses pengajuan, FFI ikut menyusun kebutuhan program karena organisasi tersebut menaungi pengembangan futsal nasional. Karena itu, perencanaan anggaran mempertimbangkan usulan FFI bersama kebutuhan yang disampaikan PSSI bagi tim nasional.
Audit FFI Telusuri Dana Non-APBN
Yunus menegaskan PSSI menjalankan tata kelola keuangan secara transparan, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota. Yunus mengatakan laporan keuangan PSSI menjalani audit setiap tahun, kemudian dipertanggungjawabkan melalui forum Kongres PSSI. “Laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan dalam kongres,” tegas Sekjen PSSI Yunus Nusi. Mekanisme tersebut menjadi landasan PSSI untuk meminta penjelasan menyeluruh mengenai arus dana komersial yang dikelola FFI.
Dana Subsidi Klub dan Insentif AFP Dipersoalkan
Yunus memisahkan persoalan subsidi klub serta insentif Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) dari anggaran pemerintah untuk tim nasional. Menurut penjelasannya, pembiayaan kewajiban tersebut semestinya bersumber dari sponsor, kerja sama komersial, dan pendapatan organisasi lainnya. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran perlu ditelusuri melalui catatan keuangan non-APBN, termasuk penerimaan dan distribusi dana.
Pemeriksaan Menyasar Arus Kas dan Kewajiban
Audit yang direncanakan PSSI akan memeriksa sumber pemasukan FFI, aliran kas, serta keputusan penggunaan dana non-APBN. Pemeriksaan juga akan menilai apakah pengelolaan keuangan mampu menopang kewajiban organisasi kepada klub dan asosiasi provinsi. PSSI ingin mengetahui alasan subsidi mengalami tunggakan sekaligus penyebab AFP belum menerima dukungan insentif sebagaimana mestinya. Hasil penelusuran diharapkan memperjelas apakah masalah timbul akibat arus kas, prioritas belanja, atau faktor pengelolaan lainnya.
Audit FFI Jadi Upaya Menjaga Akuntabilitas
Melalui audit FFI, PSSI hendak memperoleh gambaran objektif mengenai kesehatan keuangan sekaligus kepatuhan organisasi terhadap kewajibannya. Proses tersebut, menurut Yunus, harus menilai fakta secara terbuka tanpa mencampuradukkan dana pemerintah dengan pendapatan komersial. PSSI menargetkan tata kelola FFI semakin sehat, transparan, dan akuntabel setelah seluruh persoalan keuangan diperiksa secara objektif.
Prestasi Timnas Ditopang Organisasi Sehat
Yunus menilai prestasi internasional timnas futsal perlu berjalan seiring dengan pembinaan daerah dan kesinambungan kompetisi. Klub serta AFP memegang peran mendasar dalam menjaga ekosistem futsal, mulai pembinaan pemain hingga pelaksanaan kompetisi. Karena itu, dukungan finansial yang memadai menjadi unsur penting bagi perkembangan futsal di berbagai wilayah Indonesia.
PSSI Ingatkan Keseimbangan Prestasi dan Pembinaan
PSSI mengingatkan capaian tim nasional tidak boleh menutupi persoalan mendasar yang masih membebani klub maupun asosiasi daerah. Keberhasilan di panggung internasional, kata Yunus, harus ditopang organisasi yang tertib serta dukungan nyata bagi anggota. Jika kewajiban keuangan terus tertunda, fondasi pembinaan futsal dapat terganggu dan memperlebar kesenjangan dukungan antardaerah. Oleh sebab itu, audit diharapkan mendorong pembenahan sistem keuangan, bukan sekadar menyelesaikan persoalan pembayaran dalam jangka pendek.
PSSI menempatkan akuntabilitas sebagai prasyarat agar prestasi futsal nasional tumbuh bersama kompetisi dan pembinaan yang berkelanjutan. Audit FFI atas dana non-APBN kini menjadi langkah penting untuk memastikan klub dan AFP memperoleh kepastian pemenuhan hak organisasi. Hasil pemeriksaan diharapkan membuka persoalan secara terang, sekaligus mengarahkan federasi memperkuat tata kelola futsal Indonesia.
